VoxYouths.com - JAKARTA – Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa transformasi digital tidak hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi sarana menjaga keberagaman budaya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dalam WSIS Forum 2026 Ministerial Roundtable, Jumat (10/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Meutya menekankan bahwa perkembangan teknologi harus mampu memberikan ruang bagi bahasa daerah, pengetahuan masyarakat adat, serta komunitas lokal agar tetap berkembang di tengah pesatnya era digital.
Menurutnya, keberhasilan transformasi digital tidak semata diukur dari kemajuan teknologi atau besarnya nilai ekonomi digital, melainkan juga dari kemampuannya menciptakan akses yang merata, melindungi keberagaman budaya, serta menghadirkan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
Baca Juga: Rudi Margono Ditunjuk Jadi Plt Jampidsus, Kejagung Pastikan Penanganan Kasus Korupsi Tetap Berjalan
"Teknologi digital harus menjadi penghubung antara inovasi dan budaya. Bahasa daerah, kearifan lokal, serta komunitas adat harus menjadi bagian dari masa depan ekosistem digital," ujar Meutya.
Indonesia juga mengajak masyarakat internasional memperkuat kerja sama dalam mempercepat pemerataan manfaat transformasi digital. Pemerintah menilai kolaborasi global diperlukan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia, transfer teknologi, pendanaan berkelanjutan, serta memperluas peran negara berkembang dalam tata kelola digital dunia.
Meutya menjelaskan, pemerintah terus memperkuat fondasi transformasi digital melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan literasi digital masyarakat, penguatan tata kelola data, keamanan siber, pengembangan infrastruktur digital publik, hingga pemanfaatan teknologi baru.
Berbagai langkah tersebut dijalankan sejalan dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 2030, dengan tujuan menghadirkan layanan publik yang semakin efektif, mudah diakses, dan berkualitas.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah telah mengoperasikan Satelit SATRIA-1, mengoptimalkan jaringan Palapa Ring, serta memperluas cakupan layanan 5G guna meningkatkan konektivitas di berbagai wilayah Indonesia.
Meski demikian, Meutya menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur digital bukanlah tujuan akhir. Menurutnya, transformasi digital harus mampu meningkatkan produktivitas, membuka peluang ekonomi baru, serta mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Di sektor ekonomi, Indonesia juga terus memperkuat posisinya sebagai salah satu kekuatan digital di kawasan. Saat ini, nilai ekonomi digital nasional diperkirakan mencapai sekitar 100 miliar dolar AS, atau hampir sepertiga dari total ekonomi digital ASEAN. Pemerintah menargetkan angka tersebut meningkat menjadi 200 miliar dolar AS pada 2030.
Seiring pertumbuhan ekonomi digital, pemerintah juga memperkuat perlindungan masyarakat di ruang siber, khususnya bagi anak-anak. Salah satunya melalui penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS), yang mewajibkan platform digital menerapkan verifikasi usia, klasifikasi tingkat risiko layanan, serta sistem perlindungan yang lebih ketat bagi pengguna anak.