VIRAL! Praktik Curang Minyakita Terbongkar, Ini Penjelasan Lengkap Kemendag

VoxYouths.Com - VoxYours, ternyata ada praktik curang dalam distribusi Minyakita yang bikin masyarakat resah. Kok bisa sih?

Jadi gini, ada temuan kalau volume minyak yang dijual ternyata nggak sesuai sama info yang tertera di kemasannya. Yang harusnya isi 1 liter, eh malah cuma dapat 750 sampe 800 mililiter aja. Parah kan?

Nah, yang bikin kesel, konsumen jadi harus bayar lebih mahal buat minyak yang jumlahnya lebih dikit dari yang seharusnya mereka dapet. Siapa yang nggak sewot coba?

Baca Juga: Sidak Menteri Pertanian Ungkap Kecurangan Baru Minyakita, Begini Modusnya!

Karena masalah ini udah bikin gaduh, Kementerian Perdagangan (Kemendag) langsung ambil tindakan nih. Mereka ngadain pertemuan sama para repacker atau pengusaha pengemas Minyakita.

Pak Iqbal Shoffan Shofwan selaku Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag bilang, pertemuan ini diadain buat bahas aturan-aturan yang wajib dipatuhi sama para repacker.

Nggak main-main, yang hadir ada 30 repacker secara langsung dan sekitar 130 orang lainnya ikut lewat online.

Baca Juga: Terungkap! Skandal Minyak Mentah, Begini Cara Dirut Pertamina 'Sulap' Spek Minyak Pertamax Jadi Pertalite!

Eh, tapi ada info penting yang disampaiin sama Pak Iqbal nih. Ternyata Minyakita bukan termasuk barang bersubsidi lho! Jadi dalam proses produksi dan distribusinya, nggak ada duit APBN yang dikeluarin.

"Kita lagi-lagi menekankan kepada repacker dan kepada masyarakat juga bahwasanya Minyakita ini, minyak goreng rakyat dengan produk Minyakita ini, bukan subsidi," kata Pak Iqbal pas ngomong sama wartawan di Kantor Kemendag, Selasa, 18 Maret 2025.

"Jadi tidak ada keterlibatan APBN di sini," tambahnya lagi.

Baca Juga: Waduh! KPK Ungkap Permainan di Program Makan Gratis, Ini Faktanya

Nah, yang menarik nih VoxYours, sebelumnya Minyakita emang masuk dalam skema barang bersubsidi dengan mekanisme yang namanya Domestic Price Obligation (DPO).

Tapi status ini udah dicabut setelah keluar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024.