Panas! PDIP vs Gerindra Saling Tuding di Balik Kenaikan PPN 12%, Ada Apa?

VoxYouths.Com - VoxYours, kok tiba-tiba rame ya soal PPN naik jadi 12%? Ini nih yang lagi hot diperbincangkan sama masyarakat belakangan ini.

Awalnya PDIP minta pemerintahnya Pak Prabowo buat mikir ulang soal kebijakan PPN 12% ini. Eh, rupanya ada yang nggak terima nih!

Wakil Ketua Banggar DPR RI, Wihadi Wiyanto, langsung angkat bicara. Dia bilang kalau kenaikan PPN 12% ini sebenernya hasil UU tahun 2021 tentang HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Yang bikin UU ini? PDIP sendiri lho pas periode 2019-2024!

Baca Juga: Diisukan Tak Bayar Gaji Karyawan Hingga CEO Gadungan, Hamish Daud Ngamuk dan Lapor Polisi

"Jadi gini, PPN naik bertahap. Tahun 2022 jadi 11%, terus 2025 naik lagi jadi 12%. Dan yang ngusul ini dulu PDIP sendiri," jelas Wihadi pas ngobrol sama wartawan di Jakarta, Minggu (22/12/2024).

Wihadi yang juga anggota Komisi XI dari Fraksi Gerindra ini cerita kalau dulu yang mimpin pembahasan soal PPN ini juga orang PDIP. Makanya dia heran kenapa sekarang PDIP kayak berbalik arah gitu.

"Lucu aja sih. Dulu yang mimpin pembahasan PDIP, sekarang malah minta ditunda. Kayak nyudutin pemerintahannya Pak Prabowo aja," komentarnya.

Terus gimana nih tanggapan kedua kubu?

Dari pihak Gerindra, Wihadi tegas bilang kalau ini bukan kebijakan barunya Pak Prabowo. "Jangan dong salah-salah info. Ini kebijakan lama yang dibuat PDIP, Pak Prabowo cuma ngejalanin aja," jelasnya.

Baca Juga: Tegas! Prabowo Ungkap Pahitnya Realita Perpecahan Negara Muslim di KTT Mesir

Menurut Wihadi, PDIP sekarang kayak main 'lempar bola panas' ke Pak Prabowo. Padahal kan mereka sendiri yang bikin aturannya dulu.

"PDIP ini kayak cuci tangan aja. Kalau mau dukung pemerintah ya jangan gini caranya. Kalau mau jadi oposisi ya silakan, itu hak mereka," tegasnya.

Tapi Pak Prabowo nggak tinggal diam. Kata Wihadi, PPN 12% ini bakal lebih difokusin ke barang-barang mewah, biar rakyat kecil nggak kebagian dampaknya.

Baca Juga: 3 Kasus Korupsi Yang Bikin Geger Indonesia: Dari Kasus Gula, Dana KONI, Hingga Harvey Moeis Bantah Nikmati Rp300 Triliun Uang Korupsi