VoxYouths.com - JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan komitmennya untuk menutup secara permanen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak memenuhi standar operasional.
Sikap tegas tersebut disampaikan Sudaryono di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/8/2026), menanggapi insiden dugaan keracunan makanan yang dialami sejumlah siswa SMAN 1 Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatra Utara.
"Saya tidak peduli itu SPPG punya siapa. Manakala tidak memenuhi standar di sistem saya, maka dengan berat hati harus saya tutup permanen," ujar Sudaryono.
Sanksi Copot Jabatan Hingga Pemecatan ASN PPPK
BGN bergerak cepat menangani kasus di Berastagi dengan menyegel dapur SPPG setempat serta mencopot jabatan kepala SPPG yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.
Sudaryono menekankan sanksi disiplin keras berlaku bagi seluruh personel di bawah nauangannya:
-
Pencopotan Jabatan: Personel yang dinilai tidak kompeten atau gagal menjalankan prosedur akan langsung diberhentikan.
-
Sanksi Pemecatan: "Bagi personel yang tidak bisa mengikuti standar tinggi yang saya punya, mohon maaf harus saya copot atau pecat status ASN PPPK-nya," tegas Kepala BGN.
Evaluasi Prosedur dan Rencana Penggunaan Test Kit Kimia
BGN mengevaluasi metode pemeriksaan makanan sebelum dibagikan ke siswa. Pengujian organoleptik sederhana (mencicipi, melihat, dan mencium bau) dinilai tidak cukup untuk mendeteksi kandungan berbahaya secara akurat.
-
Pengadaan Test Kit: BGN mempertimbangkan penyediaan kit uji kimia (test kit) di setiap dapur SPPG untuk melacak zat berbahaya seperti arsenik atau bakteri pembusuk.
-
Adopsi Percontohan: BGN tengah mempelajari skema penggunaan test kit yang diterapkan oleh dapur SPPG kelolaan Bhayangkari Polri.
-
Uji Laboratorium: Sampel lauk pauk dari SMAN 1 Berastagi saat ini tengah diteliti secara intensif bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.
Dari total 27 ribu dapur SPPG yang beroperasi di seluruh Indonesia, Sudaryono memastikan mayoritas berjalan baik. Namun, evaluasi ketat terus dilakukan agar kasus serupa tidak terulang di wilayah lain.***
