VoxYouths.com - MANGGARAI – Jajaran menteri Kabinet Merah Putih bersama pimpinan lembaga negara menggelar Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan RI di tengah kawasan terdampak bencana gempa bumi, tepatnya di Lapangan Motang Rua, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (17/8/2026).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan bahwa kehadiran jajaran kabinet di lokasi bencana merupakan komitmen dan kepedulian pemerintah pusat untuk mendampingi warga Flores.
"Sejak hari pertama kejadian, kita sudah berada di NTT untuk meninjau lapangan dan membahas percepatan pemulihan," kata Pratikno usai upacara di Ruteng, Senin (17/8/2026).
Distribusi Logistik Lewat 2 Posko Utama & Armada Udara-Laut
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, memaparkan skema penyaluran 50.000 paket sembako bantuan Presiden RI serta logistik nasional yang dikirim dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, menuju dua simpul utama:
-
Posko Labuan Bajo: Melayani wilayah terdampak di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan Ngada.
-
Posko Maumere: Melayani Kabupaten Sikka, Ende, dan Nagekeo.
-
Armada Penyelamat: BNPB menyiagakan 11 armada pesawat dan helikopter (6 di Labuan Bajo dan 5 di Maumere) untuk evakuasi medis, serta mengoperasikan truk logistik darat dan kapal Pelni/feri menuju wilayah terisolasi seperti Pulau Palue.
Korban Meninggal Tembus 54 Orang, Pendataan Perbaikan Rumah Mulai Berjalan
Suharyanto mengungkapkan pemutakhiran data korban jiwa akibat gempa bumi Flores per Senin (17/8/2026) telah mencapai 54 orang meninggal dunia.
BNPB menginstruksikan pemerintah daerah untuk menerapkan skema pendataan kerusakan hunian warga secara paralel berbasis nama dan alamat (by name by address):
-
Pemukiman Warga: Pendataan rumah rusak berat, sedang, dan ringan menjadi prioritas utama intervensi bantuan perbaikan.
-
Fasilitas Publik: Perbaikan fasilitas umum seperti kantor bupati dan sarana publik dikerjakan secara bertahap setelah pemukiman warga terakomodasi.
-
Skema Cepat: "Pendataan tidak perlu menunggu selesai 100 persen. Begitu ada data valid yang masuk, perbaikan langsung kita proses agar penanganan berjalan lebih cepat," tegas Suharyanto.***
