Heboh Kabar 6 Juta NPWP Diretas, Termasuk Milik Jokowi: Simak Cara Amankan Data Pribadimu

Voxyouths.com - Hai, Voxyours! Ada kabar kurang enak nih! Kabarnya, peretas atau hacker bernama Bjorka berhasil mengambil data pribadi orang Indonesia.

Bjorka diduga membocorkan 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP masyarakat Indonesia.

Bahkan, data yang diduga bocor itu diklaim milik Presiden Joko Widodo serta dua anaknya, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

Siapa sebenarnya Bjorka, dan bagaimana ia bisa mengakses data sebanyak ini?

Apa dampaknya bagi masyarakat dan keamanan digital di Indonesia?

Kasus ini semakin membingungkan dan membuat publik bertanya-tanya tentang langkah apa yang harus diambil untuk melindungi data mereka dari ancaman siber yang semakin mengkhawatirkan.

Awal Mula Kabar Kebocoran Data NPWP

Viralnya dugaan Bjorka meretas 6 juta data NPWP warga Indonesia itu bermula dari informasi dari Konsultan Keamanan Siber Jakarta bernama Teguh Aprianto di media sosial X.

"Sebanyak 6 juta NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yang bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, dan email," tulis Teguh dalam cuitan akun X @secgron, pada Rabu, 18 September 2024 lalu.

"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani, dan menteri lainnya juga dibocorkan pada sampel yang diberikan oleh pelaku," sebutnya.

Teguh merupakan sosok pendiri Ethical Hacker Indonesia. Komunitas tersebut bertujuan untuk melawan kejahatan siber di Indonesia.

Lantas, apa yang dimaksud dengan kebocoran data oleh hacker Bjorka, serta bagaimana bisa data sebanyak 6 juta NPWP itu bocor?

Apa Itu Kebocoran Data?

Kebocoran data merupakan pelanggaran keamanan data terlindungi disalin, dilihat, dicuri, ataupun digunakan hacker sebagai pihak yang tidak berwenang.

Data tersebut dapat memicu adanya ancaman keamanan siber, karena disalahgunakan kembali oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Oleh karena itu, jika data pribadi tersebut jatuh ke pihak yang tidak bertanggung jawab, maka berpotensi menimbulkan risiko terhadap terjadinya pencurian identitas dan penipuan.