VoxYouths.Com - VoxYours, lagi rame nih di media soal Kejaksaan Agung yang tiba-tiba menggeledah kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM pada Senin kemarin (10/2/2025).
Nah, penggeledahan ini rupanya nggak main-main. Mereka lagi nylidiki kasus dugaan korupsi dalam urusan tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero), termasuk anak perusahaannya dan para kontraktor yang kerja sama sama mereka dari tahun 2018 sampai 2023.
Menurut Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar, ceritanya begini: Dulu di tahun 2018, ada peraturan yang dikeluarin sama Menteri ESDM, tepatnya Peraturan Nomor 42 Tahun 2018. Isinya tentang prioritas penggunaan minyak bumi buat kebutuhan dalam negeri.
Baca Juga: Ultimatum 100 Hari Prabowo untuk Para Koruptor: Kembalikan Uang Rakyat atau Hadapi Konsekuensinya!
Seharusnya sih, berdasarkan aturan itu Pertamina wajib nyari minyak yang diproduksi dalam negeri lewat kontrak kerja sama atau KKKS swasta.
Tapi apa yang terjadi? Ternyata kewajiban ini nggak dilaksanain dengan bener.
"Kalau Pertamina nolak tawaran itu, penolakan ini bisa dipake buat ngajuin rekomendasi ekspor. Ini salah satu syarat buat dapetin izin ekspor," jelas Harli pas ngobrol sama wartawan di kantor Kejagung RI, Jakarta Selatan.
Yang bikin kaget, ternyata ada dugaan permainan antara KKKS swasta dan Pertamina, khususnya anak perusahaannya yang namanya Integrated Supply Chain (ISC) atau PT KPI. Mereka kayaknya sengaja bikin susah kesepakatan waktu proses penawaran.
Baca Juga: Bantu Hitung Kerugian Rp271 T di Kasus Korupsi Timah, Profesor IPB Ini Malah Dipolisikan
"Dari situ udah keliatan ada unsur perbuatan melawan hukumnya," ungkap Harli. "Minyak mentah dan kondensat bagian negara atau MMKBN malah diekspor dengan alesan COVID-19 karena katanya ada pengurangan kapasitas intake produksi kilang."
Yang lebih parah nih, bukannya manfaatin minyak dalam negeri, Pertamina malah asik impor minyak. Sementara itu, KKKS swasta justru sibuk ekspor minyak di waktu yang sama. Aneh kan?
"Jadilah minyak mentah yang harusnya bisa diolah di kilang kita, malah diganti pake minyak impor. Ini udah jadi kebiasaan buruk Pertamina yang kayaknya susah banget lepas dari ketergantungan impor," tambah Harli.
Pas nggeledah kantor Ditjen Migas, tim Kejagung nyasar ke tiga ruangan: ruang direktur pembinaan usaha hulu, ruang direktur pembinaan usaha hilir, dan ruang sekretaris direktorat jenderal migas. Mereka nyita lumayan banyak barang bukti: 15 HP, 5 dus dokumen, dan 1 laptop.