"Modus operandinya tuh ngeduplikasi sertifikat. Tersangka RD minta Tersangka PS bikin sertifikat palsu dengan ngeduplikasi sertifikat atas nama keluarganya," jelasin dia.
AHY bilang, puluhan sertifikat yang dipalsuin tersangka itu diubah nama pemegang hak NIB-nya, nomor hak sertifikatnya, sama nama pemiliknya.
"Ada 39 sertifikat yang diubah nama pemegang hak NIB-nya, nomor hak sertifikatnya, sama nama pejabatnya (pemilik)," katanya.
AHY juga ngasih tau kalo sertifikat palsu itu dipake Tersangka RD buat jaminan utang ke para korban. Potensi kerugiannya nyampe Rp3,9 miliar.
"Karena kasus (kedua) ini kebongkar, jadi yang bisa diselamatin real loss-nya dari laporan 37 korban tadi sama 39 sertifikat hak milik itu sekitar Rp3,9 miliar," katanya.
Perhitungan Kerugian Dua Kasus Mafia Tanah di Kabupaten Bekasi
AHY ngasih tau fiscal loss (kerugian fiskal) berdasarkan BPHTB sama PPH gede banget, nyampe Rp1,608 triliun.
"Fiscal loss dari BPHTB sama PPH dihitung Rp1,608 triliun," katanya.
AHY juga bilang total kerugian dari dua kasus mafia tanah ini Rp183,5 miliar.
Baca Juga: Daftar Lengkap 49 Calon Menteri Prabowo: Siapa Saja yang Akan Duduk di Kabinet?
Tapi, AHY bilang total kerugian yang bisa diselamatin Rp179,4 miliar. Ini dihitung dari real loss, fiscal loss, sama potential loss.
Soal potential loss (potensi kerugian), AHY bilang kasus mafia tanah yang ada di atas lahan yang bakal dibangun MRT itu gede banget, Rp30 triliun. Ini berdasarkan laporan yang dia dapet dari Kementerian Perhubungan.
"Potential loss dari proyek gede MRT tadi bisa dibilang buat wilayah Bekasi ini nyampe Rp30 triliun," tutupnya.***