Trump Berencana Bubarkan Kementerian Pendidikan AS, Elon Musk Jadi Tangan Kanan

Tapi ya gitu, meski Partai Republik waktu itu pegang kendali di Senat dan DPR, usulannya tetep nggak lolos.

Tahun ini, Kementerian Pendidikan jadi target utama Departemen Efisiensi Pemerintahan (DOGE) yang dipimpin Elon Musk buat dibubarkan.

Buktinya? Udah banyak karyawan kementerian yang diminta ambil cuti berbayar, terutama yang kerja di program keberagaman, kesetaraan, inklusi, dan aksesibilitas.

Elon Musk: Dari CEO Tesla Jadi "Pegawai Khusus" Pemerintah

Nah, yang menarik nih, Elon Musk, si miliarder CEO Tesla, sekarang gabung ke pemerintahan Trump sebagai "pegawai pemerintah khusus".

Status ini bikin dia bisa kerja buat pemerintah federal tanpa gaji dan dapat aturan yang lebih fleksibel dibanding pegawai full-time.

Forbes bahkan udah konfirmasi kalau DOGE yang dipimpin Musk udah mulai terlibat di beberapa lembaga federal.

Seorang pejabat Gedung Putih juga bilang kalau Musk dikasih email resmi pemerintah dan ruang kantor di Gedung Putih.

Tapi sampai sekarang belum jelas juga sih dia resmi nerima penunjukan ini apa nggak, soalnya Gedung Putih belum kasih komentar apa-apa.

Baca Juga: Masa Depan Gaza di Tangan Trump? Ini Rencana Besarnya Setelah Bertemu Netanyahu

Kontroversi dan Potensi Konflik Kepentingan

Karena Musk nggak bakal terima gaji, dia nggak perlu lapor keuangan pribadinya.

Menurut Departemen Kehakiman AS, cuma pegawai yang terima gaji dan kerja lebih dari 60 hari yang wajib lapor keuangan.

Karena jadi "pegawai pemerintah khusus", Musk bakal tunduk pada sebagian besar aturan yang berlaku dengan beberapa pengecualian.

Pegawai dengan status kayak Musk ini nggak boleh terlibat dalam keputusan yang bisa mempengaruhi perusahaan atau organisasi yang dimiliki.

Mereka juga nggak boleh pakai jabatan mereka buat kepentingan politik.

Tapi, masih belum jelas nih, apakah hubungan Musk dengan perusahaannya dapat menimbulkan masalah etika bagi jabatan barunya.