"Balik lagi, prinsipnya dari Kepala Badan (BGN) Rp1 harus dijaga, uang negara harus dijaga, jadi jangan sampai timbulkan persepsi main bayar membayar," tegas Ezra.
Tapi nih VoxYours, Ira Mesra sebagai pengelola dapur MBG Kalibata punya pandangan berbeda. Dia ngaku nggak ada tuh di kontrak kesepakatan soal kewajiban ngasih invoice ke yayasan.
Baca Juga: Gak Mau Bergantung Andalkan Produk Impor, Program MBG Bakal Pakai Inovasi Anak Bangsa
"Kalaupun ada, itu kan uang saya ya, masa saya nggak peduli sih sama uang saya untuk dibayar?," kata Ira pas ngobrol sama wartawan tanggal 15 April 2025 lalu.
Nah lho, jadi makin rumit kan masalahnya? Di satu sisi ada pihak yang pengen transparansi data buat jaga uang negara, di sisi lain ada yang merasa haknya belum dipenuhi. Menurut kalian gimana nih solusinya?***
Artikel Terkait
Update Kasus Bos Rental: 5 Alasan Pengadilan Bebaskan Pelaku dari Ganti Rugi
Presiden Prabowo Kirim Menlu ke Palestina, Bahas Evakuasi Ribuan Warga Gaza
Diduga Gelapkan Dana Sosial, Yayasan MBN Dilaporkan ke Polisi: Rugikan Mitra Hingga Rp1 Miliar
Pasca Skandal Pelecehan, Menkes Perketat Seleksi Calon Dokter Spesialis: Rekrutmen PPDS Wajib Tes Psikologi
Industri Otomotif Terancam! Opsen Pajak 2025 Bisa Picu PHK Massal