Lebih jauh lagi, Anwar Usman juga bilang kalau MK seharusnya nggak ikut campur soal presidential threshold dan nyerahin urusan ini ke pembentuk undang-undang.
Menurutnya, MK sebagai pengawal konstitusi nggak bisa sembarangan batalin undang-undang, apalagi kalo aturannya masih dalam bentuk kebijakan hukum yang bisa diatur sama pembuat undang-undang.
Sekarang kita tunggu aja gimana kelanjutan sidang PHP Pilkada 2024 ini, sambil berharap Anwar Usman bisa cepet pulih dan balik lagi menjalankan tugasnya sebagai Hakim Konstitusi. Yang jelas, sistem "hakim selang-seling" bakal jadi solusi sementara buat menghadapi situasi ini.***