Voxyouths.com - Pemerintah terus mendorong Perusahaan Platform Digital untuk segera merealisasikan program kerja sama dengan perusahaan pers yang sempat tertunda.
Langkah ini dianggap penting buat mendukung jurnalisme yang berkualitas dan menciptakan ekosistem bisnis media yang sehat di Indonesia.
Platform Digital nggak perlu khawatir tentang petunjuk teknis (juknis) kerja komite yang nggak sesuai atau bahkan melebihi tugas dan fungsinya.
Komite sudah menyelesaikan draf yang merujuk pada Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB).
Draf tersebut berisi Rancangan Panduan Pelaksanaan Pengawasan Pemenuhan Kewajiban Perusahaan Platform Digital Untuk Jurnalisme Berkualitas.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri (Wamen) Komunikasi dan Digital (Komdigi), Nezar Patria, dalam pertemuan bersama anggota Komite KTP2JB di Gedung Komdigi, Senin (11/11/2024).
Menurut Nezar, panduan teknis yang disusun komite berdasarkan Perpres tersebut akan membantu perusahaan platform dalam menjalankan kerja sama ini dengan lebih terarah.
"Kita coba dorong agar setelah ada panduan ini didapat win win solution antara perusahaan media dan platform digital," katanya.
Dengan adanya langkah ini, Nezar berharap perusahaan platform digital bisa segera melanjutkan kerja sama yang ditunda atau yang baru dibayar 25 persen karena menunggu juknis kerja komite.
"Jika program kerja sama tersebut bisa dilanjutkan lagi atau sisa kerja sama yang 75 persen dituntaskan, semoga ini bisa menjadi hadiah akhir tahun bagi perusahaan pers," lanjutnya.
Turut hadir dalam pertemuan itu, Ketua Komite KTP2JB Dr Suprapto Sastro Atmojo, Wakil Ketua Indriaswati Dyah Saptaningrum PhD, dan sejumlah anggota komite.
Dalam pertemuan tersebut, Suprapto juga menyerahkan draf rancangan panduan kepada Nezar Patria.
Draf ini juga mencakup hasil dialog pemetaan masalah yang dilakukan bersama sejumlah pengelola perusahaan pers, pimpinan asosiasi perusahaan pers, dan perusahaan platform digital.